KORUPSI....Dimana akarnya.............

     Maaf, berhubung para pakar, para pemerhati, para pengamat, para narasumber maupun para presenter di TV, di koran koran maupun media lainnya pada cuap cuap, ngglamber, buka mulut, ndobos, ngebacot seenaknya tentang korupsi, entah berdasar ataupun tidak berdasar, maka perkenankanlah saya juga akan ngebacot seenak udelku tentang korupsi. Kalau para pakar, pemerhati dan pengamat itu bicara atas dasar analisa mereka, yang kadang juga tidak berdasar dan cenderung subyektip, maka saya akan lebih subyektip lagi. Namun saya harap cuap cuap saya ini merupakan sumbangsih untuk memerangi korupsi dinegara kita yang memang sudah parah ini.

     Saya tidak tahu apa definisi korupsi. Yang saya tahu korupsi itu nyolong duit negara dengan segala cara. Saya juga tidak peduli apa korupsi itu budaya, apa perilaku apa kelainan, sebab ada pakar yang nggak setuju kalau dikatakan kmorupsi itu budaya. Katanya korupsi itu bukan budaya kita bangsa Indonesia. Mereka tersinggung kalau dikatakan korupsi itu budaya. Lha kalau korupsi itu membudaya? Wah aku gak pakar bahasa Indonesia.

     Tapi yang jelas korupsi itu sudah merajalela diseluruh lapisan masyarakat, baik pejabat negara, pejabat daerah, staf, PNS, sampai para legislatif. Lalu dimana akar permasalahannya dan gimna tingkah laku mereka dalam hal korupsi ini?

EKSEKUTIF

    Para pejabat eksekutif, pejabat negara, dari pusat sampai daerah, sebenarnya tingkah laku korup itu sudah berlangsung sejak jaman iwak asu durung enak. Ada yang mengatakan sekarang semangkin parah, ada yang mengatakan dulu lebih parah, cuma tidak ketahuan karena sikap dan tata kelola orba yang kayak gitu. Oke, gak usah diperdebatkan, sekarang dimana akar dan upaya pemberantasannya.

Adanya anggaran non budgeter

      Siapapun tahu, gak usah disangkal, bahwa dilingkungan kantor, lembaga, SKPD apapun, dalam tingkat apapun, anggaran non budgeter ini ada. Banyak pengeluaran dinas yang tidak ada dalam anggaran, tapi harus dilaksanakan. Dan jumlah anggaran yang tidak dianggarkan ini cukup besar yang pada akhirnya akan membebani anggaran itu sendiri.

     Taruhlah misalnya, sebuah kantor yang akan menerima tamu pejabat dari pusat. Mau tidak mau harus menyelenggarakan perjamuan. Juga adanya lomba/ penilaian, mesti akan ada pengeluaran yang tidak dianggarkan. Belum lagi nantgi kalau ada pemeriksaan, Para pemeriksa itu malah justru minta dilayani yang lebih. Belum lagi nanti kalau ada  permintaan sumbangan sumbangan, mulai dari instutusi yang akan mengadakan pertunjukan amal, LSM yang akan seminar, donatur, jualan karcis ndangdut, jualan taplak meja, payung dsb yang jumlahnya sangat banyak.

      Adanya pengeluaran yang tidak ada dalam anggaran / non budget ini mau tidak mau kantor terpaksa harus menyisihkan dari anggaran yang ada. Nah, dari sinilah mulai ada penyelewengan tata kelola anggaran.

Dana taktis

     Saya juga nggak bisa membedakan antara dana taktis dan anggaran non budgeter. Yang jelas, keduanya sama sama diambil dari anggaran belanja yang resmi, atau diambil dari pendapatan daerah yang tidak seluruhnya disetorkan. Dana taktis ini sebagian besar digunakan untuk operasional kantor yang tidak ada anggarannya, operasional pimpinan, maupun untuk tambahan kesejahteraan.

     Tarohlah misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan staf, atau pimpinan yang akan main golf, main tenis dan pergaulan tingkat tinggi lainnya. Juga dilingkungan PNS itu kan tidak ada yang namanya THR? Tapi nyatanya setiap lebaran para staf pasti akan mengharapkan THR. Nah, dana taktis in i gunanya juga untuk THR para staf ini.

Perintah atasan

     SSssst!!!, kalau yang ini mohon ijin saya tidak bisa membahas lebih luas. Tapi dibeberapa daerah, beberapa dinas/SKPD, banyak yang masih punya budaya asok bulu bekti    glondong pengareng areng, artinya memberi upeti kepada atasan. Memang tidak lagi vulgar, tapi misalnya pada saat atasan hendak pergi, maka bawahan akan nyangoni, lha pakai uangnya siapa?. Juga misalnya atasan rerasan, bahwa mobilnya perlu tambahan TV, tentu bawahan sudah maklum. dsb dsb......

Printah legislatif

      Wah, yang ini saya juga mohon ijin tidak membahas lebih lanjut. Tapi sebenarnya banyak penyelewengan yang berawal dari permintaan legislatif. Lihat saja misalnya kasus asuransi, kasus pendidikan bagi legislatif dan banyak kasus lagi. Untuk itu mohon dimaafkan saya gak brani mbahas.

Pemeriksaan

      Nhaa...ada yang bilang bahwa banyak penyelewengan itu justru berawal dari pemeriksaan. Oleh inspektorat, pemeriksaan internal maupun pemeriksaan eksternal.

    Para pemeriksa itu mesti dilayani, dijamu yang bagus, sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan nanti tidak terlalu kejam. Kemudian kalau ada temuan, mesti di nego, agar temuan itu dihapus atau di eleminir dari temuan. Sudah barang tentu ini semua memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Lha anggarannya? Ya disisihkan dari anggaran yang ada. Makanya ada anggapan, bahwa penyelewengan itu justru diawali dari pemeriksaan itu sendiri.

Jalan air juga basah

     inilah endingnya!!. Masak menyisihkan anggaran hanya untuk melayani pemeriksaan, melayani atasan, melayani permintaan LSM, undangan, bantuan sosial, dan hal hal lainnya yang tidak dianggarkan?. Lha yang ngurusi, yang membuat SPJ dan ngeguhne agar bisa menyisihkan anggaran itu dapet apa? Maka ungkapan jalan air juga basah disini berlaku

    Jangan heran kalau lalu ada penggelembungan anggaran, pelaksaan anggaran yang tidak sesuai dengan isian, dlsb, karena memang butuhnya banyak.

LEGISLATIF

       Legislatif itu isinya politikus. Walau katanya menjadi legislatif itu untuk mengabdi pada nusa bangsa, memperbaiki kondisi negara, memajukan daerah asal, namun prakteknya gimana, kalian dah mahfum sendirilah. Legislatif itu isinya politikus, dan biaya politik itu tinggi. Untuk bisa duduk dikursi empuk legislatif itu berapa anggaran yang sudah dikeluarkan?

Kembalikan modal

       Ya, biaya politik itu tinggi. Berapa anggaran yang sudah dikeluarkan agar bisa duduk dikursi empuk ini? Selama kampanye, membuat kaos, baliho, pamflet, leaflet, rapat umum, pertemuan, ngopeni konstituen, itu semua memerlukan biaya yang tidak kecil. Jadi musti ada upaya untuk balik modal.

Iuran untuk parte

      Kalau udah duduk dikursi empuk itu ya harus memikirkan induk organisasinya. Maka para legislator itu juga ada kewajiban untuk membesarkan parte, dalam bentuk iuran untuk kepada parte. Besarnya berapa, ya tergantung konsensus dulu waktu teken kontrak. Pokoknya salah satu sumber dana parte itu ya wakilnya yang duduk di kursi empuk. Liat aja sekarang, baru mau ndaftar sebagai caleg aja ada parte yang mensyaratkan uang pangkal sekian sekian dsb.

Persiapan lima tahun mendatang

     Ya, lima tahun mendatang juga harus dipikirkan. Mau nyaleg lagi apa nggak?. Kalau masih mau, ya konstituennya itu diopeni!. Kalau gak mau ya nanti konstituennya akan mengalihkan suaranya kepada caleg lain atau parte lain. Lha, biaya untuk ngopeni konstituen itu cukup besar. Mulai dari memberi santunan, bayar anak sekolah, bantuan opname dsb. Pokonya semua keluhan konstituen harus didengar kalau gak ya akan lari ke yang lain....

Sumber penghidupan

      Harap dimaklumi bahwa para politikus itu, politikus dadakan, karbitan, banyak yang berprofesi sebagai....Penganggur!! Jadi anggota legislatif itu juga punya maksud untuk mencari penghidupan. Mencari gaji untuk hidup sehari hari.

     Disamping untuk kebutuhan hidup sehari hari, para legislator juga perlu menjaga standing, menjaga penampilan. Masa wakil rakyat yang terhormat kok naik angkot? Harus punya mobil dong. Dan mobilnya harus keluaran terakhir. Rumahpun harus luas dan tertata apik, kalau ada rapat, pertemuan dsb tidak malu maluin

Maka lengkaplah kebutuhan para legislator. Ini semua lalu menimbulkan perilaku yang mengejar uang. MUlai dari kongkalingkong dengan eksekutif, membengkakkan anggaran, perjalanan dinas yang terlelu sering dsb, yang pada akhir menimbulkan suudzon bahwa itu semua adalah upaya untuk mencari tambahan uang karena butuhnya memang banyak.

Tapi jangan kawatir, legislator yang masih punya idealisme juga masih banyak. Mudah mudahan yang ini bisa memperbaiki citra legislator sarang korupsi............  Wallahu awam bisawab....