Pemerintah yang meracuni rakyatnya..........

     Kalau ada orang tua yang selalu memanjakan anaknya, apa yang diinginkan dipenuhi, diberi gelimangan kebutuhan, tidak diajari bekerja, mulai dari mandi, membersihkan tempat tidurnya, membersihkan kamarnya, semua dikerjakan oleh orang tuanya atau pembantunya, maka si anak akan menjadi manja, tidak dapat bekerja dan selalu tergantung pada orang lain. Bahkan untuk urusan yang kecil seperti menyiapkan pelajaran sekolah dlsb, sianak akan minta bantuan pembantunya. Lebih lebih kalau orang tuanya over protektor, terlalu memproteksi anak, permintaan anak selalu dipenuhi, tuntutan anak selalu dituruti, maka si anak akhirnya menjadi anak yang tidak bisa mandiri. Orang tua yang demikian bisa dikatakan orang tua yang meracuni anaknya sendiri, tidak menyiapkan masa depan anak sebagai anak yang mandiri.

     Keadaan ini bisa dikiaskan dengan sikap pemerintah saat ini yang selalu memenuhi tuntutan rakyatnya, memenuhi tekanan rakyatnya, buruh, sekretaris desa, PNS, guru dsb. Apakah tuntutan mereka betul betul untuk kesejahteraan mereka, atau untuk kepentingan sesaat, mestinya pemerintah harus bisa memilah. Kalau tuntutan dan tekanan itu selalu dipenuhi, akibatnya rakyat/ masyarakat tidak bisa mandiri dan apa apa selalu tergantung pada pemerintah. Selalu mengandalkan bantuan pemerintah.

     Dulu, jaman pak Harto dulu selalu didengungkan bahwa pembangunan itu mestinya : pertama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua menggerakkan ekonomi masyarakat dan menampung angkatan kerja/ memberi lapangan kerja kepada masyarakat, ketiga membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat . Keempat pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi landasan bagi pembangunan tahap berikutnya dan kelima pembangunan yang dilaksanakan harus bisa menyiapkan kemandirian masyarakat. Nah, yang kelima inilah yang saat ini hampir hampir tidak terlaksana!. Masyarakat bukannya mandiri, tapi malahan semakin tergantung kepada pemerintah.

Peran media

     Dalam suatu musibah, katakanlah kebakaran atau banjir yang diliput media, kadang kita melihat media yang mewawancarai korban, bla bla bla....lalu diakhir wawancara selalu ditanyakan: "sudah menerima bantuan apa dari pemerintah?", atau "pemerintah sudah memberi apa?". Lha wong kejadiannya baru tadi pagi, masak pemerintah sudah dituntut untuk memberi ini itu! Kadang saya berpikir bahwa media itu kadang juga jadi provokator ya?. Atau setidaknya media itu mendorong masyarakat untuk selalu mengandalkan bantuan pemerintah.

    Disamping memberi hal yang positip, media itu kadang juga menyebabkan masyarakat selalu menuntut kepada pemerintah jika ada musibah, kebutuhan yang mendesak dsb. Ini juga menyebabkan masyarakat akan selalu tergantung kepada pemerintah, selalu mengandalkan bantuan pemerintah.

    Semestinya media itu juga memberi arahan yang positip, apa hak masyarakat, apa kewajibannya, apa yang harus dikerjakan sendiri dan apa yang bisa dimintakan bantuan kepada pemerintah. Media yang ikut membangun kemadirian masyarakat, mendorong peran serta masyarakat.

Peran politikus

     Walah ini biang keladinya!. Politikus yang tebar pesona, politikus yang ingin menjaga konstituennya, ini akan membuat masyarakat menjadi semakin tidak mandiri dan selalu menyandarkan diri kepada pemerintah. Bantuan langsung tunai/ BLT, Bantuan sosial/ Bansos, Dana aspirasi, dicurigai hanyalah upaya politikus untuk memelihara konsituennya, tebar pesona, tapi kok menggunakan anggaran negara. Wah ini yang jadi rasanan, politikus itu memelihara konstituennya dengan menggunakan anggaran negara. Tapi ada akibat yang parah, yakni masyarakat akan semakin tergantung kepada pemerintah.

     Sekarang ini ada satu kata yang sangat populer dikalangan masyarakat, yakni kata "proposal". Mulai dari masyarakat diperkotaan sampai dipucuk gunung sana, kata ini sangat populer. Kalau ada kepentingan apapun, baik pribadi, lingkungan, kelompok atau oraganisasi, ajukan saja proposal kepada pemerintah. Saya pernah membaca di satu koran, bahwa ada kantor Pemba suatu kabupaten yang setiap hari dipenuhi oleh orang orang yang akan mengajukan proposal. Sampai ruang tunggu tidak bisa menampung, dan masyarakat yang mengajukan proposal sampai sampai mengelesot dilantai.  Ini pula yang menyebabkan masyarakat semakin tidak mandiri dan selalu mengandalkan bantuan pemerintah.

Kepentingan politik

      Partai A memperjuangkan agar gaji pegawai ini naik. Partai B memperjuangkan agar kelompok ini diangkat menjadi PNS. Partai C memperjuangkan agar anggaran ini ditanggung pemerintah, dsb dsb, sesungguhnya ini lebih banyak didasarkan kepada kepentingan politik, agar partai yang bersangkutan dianggap partai yang pro rakyat, yang selalu memperjuangkan rakyat.

    Namun apakah partai itu tahu seberapa kemampuan pemerintah?. Kalau semua urusan harus ditanggung pemerintah, berapa sebenarnya kemapuan pemerintah.

Kiblatnya: luar negeri

     Kita sering mendengar kalimat, ..."kalau diluar negeri hal semacam ini ditanggung pemerintah..", "kalau di negara A, gaji pegawai ini sekian juta..", "Kalau dinegara B subsidi ini sekian sehingga harga bisa menjadi sekian"...dsb. Mungkin kita lupa bahwa kemampuan negara kita tidak sebesar negara lain. Lagi pula apa kita juga memenuhi kewajiban sebesar negara lain? berapa pajak yang sudah kita bayar?

     Di negara lain kemampuan negara besar karena rakyatnya taat membayar pajak, birokratnya bersih dari korupsi, rakyatnya disiplin. Kemampuan dan kemauan rayat untuk mandiri juga besar. Ibaratnya, kalau rakyat menuntuk pemerintah mengatasi banjir, ya jangan buang sampah disungai. Kalau menuntut pemerintah mengatasi kemacetan, ya harus mau naik angkutan umum.

Celakanya, pemerintah mau menuruti kemauan politikus, mau menuruti tekanan pihak pihak tertentu, sehingga dana pemerintah habis untuk subsidi masyarakat, BLT, Bansos, dana aspirasi dlsb, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat semakin tidak mandiri. Inilah yang sebenarnya dikatakan pemerintah justru meracuni rakyatnya.

Kemandirian masyarakat semakin tipis. Peran serta masyarakat dalam pembangunan, dalam menggerakkan roda pemerintahan semakin kecil. Katakanlah, masyarakat kalau diundang ke kalurahan untuk rapat, tidak mau datang kalau tidak ada uang sakunya. Bahkan untuk kepentingan mereka sendiri, masyarakat diundang kepuskesmas untuk penyuluhan kesehatan, tidak mau datang kalau tidak ada uang transportnya.

Kembalilah kepada filosofi pembangunan

     Maaf, jangan alergi terhadap sistim orde baru dulu. Pembangunan yang dilaksanakan, lambat laun harus bisa membangun kemandirian masyarakat. Ini yang mestinya kita pegang. Saya masih ingat, dulu masyarakat diberi gaduhan sapi. Lalu setelah sapi gaduhan bisa berkembang, jika masyarakat ingin meningkatkan usaha ternaknya, disediakan kredit lunak. Dan jika usaha ini meningkat dan masyarakat ini berusaha lebih lanjut, maka harus mau menggunakan kredit komersial. Ini barangkali filosofinya. Dulu waktu merebak wabah penyakit ternak yang menyebabkan peternak merugi milyaran rupiah, pada waktu pemerintah akan menggelontorkan dana, ada peternak yang berucap..."Saya tidak butuh bantuan pemerintah, cukup jika pemerintah menurunkan kredit lunak dengan bunga rendah dan persyaratan mudah, kami sudah senang..."

    Subsidi saat ini betul betul telah membebani anggaran negara. Dan pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi, karena tekanan politikus. Yang dibutuhkan mestinya, pemerintah bersama politikus yang sadar bisa memberi pengertian kepada masyarakat bagaimana mestinya menghitung subsidi, apa yang harus ditanggung pemerintah dan apa yang ditanggung masyarakat.

     Subsidi BBM, Pendidikan dan Kesehatan yang ditanggung pemerintah memang masih sangat diperlukan karena kemampuan pemerintah yang kecil, tapi lambat laun mestinya ada urusan yang dilepas dari tanggungan pemerintah dan secara mandiri ditanggung oleh masyrakat. Lha, masyarakat yang betul betul tidak mampu, inilah yang tetap ditanggung oleh pemerintah.

     Sejak jaman kemerdekaan, pemerintah selalu memberi subsidi, tidak semakin kecil, tapi semakin membengkak, ini kan suatu tanda bahwa kemandirian rakyat semakin kecil.

     Kembalilah kepada filosofi pembangunan!!. Pembangunan harus bisa mensejahterakan masyarakat, sekaligus membangun kemadirian masyarakat. Hal hal yang menyebabkan masyarakat semakin tergantung kepada pemerintah, semakin tidak mandiri, lebih baik disudahi saja. BLT, Bansos, dana aspirasi dsb lebih baik dialihkan untuk membangun sarana perekonomian yang bisa menggerakkan usaha masyarakat. Jangan racuni masyarakat dengan pembangunan, dana dan subsidi yang menyebabkan masyarakat semakin tidak mandiri.