Dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran daerah, di Indonesia sekarang ada berapa Propinsi, berapa Kabupaten/ Kota ya...? Lantas kalau tiap tiap daerah ada pilkada, setiap tahun berapa banyak daerah yang melaksanakan pilkada, dengan biaya berapa T kalau dijumlah semua? Saya itu jadi bingung melihat siapa yang terpilih. Mestinya yang terpilih sebagai gubernur, bupati atau walikota itu, dan kemudian yang dianggap sukses memimpin daerahnya, adalah mereka mereka yang sarjana ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara, ekonomi publik, hukum atau mereka yang menguasai teritorial.
Namun kenyataannya, mereka yang ahli di pemerintahan daerah, hukum dsb banyak yang tidak terpilih. yang jadi kepala daerah kadang malah ada yang ijasahnya diragukan alias palsu, yang hanya sekolah sampai kejar paket C, atau sarjana dari universitas ecek ecek dsb.
Dari segi pengalaman kerja, mestinya para birokrat atau manajer perusahaan besarlah yang akan sukses memimpin daerah. Maaf, jaman orde baru dulu, kalau dari militer mesti sudah pernah pegang teritorial seperti kodim dsb, kalau dari birokrat mesti pernah meduduki jabatan sekda atau setidaknya kepala dinas dan pernah menduduki jabatan dikebijakan, bukan hanya dinas teknis melulu. Dengan demikian diharapkan mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, melaksanakan pembangunan dan mengantarkan daerahnya kearah kesejahteraan yang lebih baik.
Kini, ternyata yang menjadi gubernur, bupati/ walikota lebioh banyak bukan berasal dari yang saya sebut diatas tadi. Ada bupati dengan latar belakang guru SD, maaf bukan bermaksud melecehkan, ada yang berlatar belakang bekas mandor cleaning service, pedagang pasar dan yang ngetren akhir akhir ini adalah para artis, penyanyi ndangdut juga ikut ikutan meramaikan bursa kepala daerah. Lha kalau daerah dipimpin oleh orang seperti itu, apa bisa membawa kemajuan, dan apa sebenarnya yang mereka cari ?
Syahwat politik
Ya, sebenarnya trend orang orang terkenal, artis, penyanyi dicalonkan menjadi kepala daerah itu adalah demi meuaskan syahwat politik parpol saja. Partai akan merasa puas kalau jago yang dicalonkan terpilih menjadi kepala daerah, entah itu gubernur/wakilnya, bupati/ walikota atau wakilnya, yang penting calon yang dijagokan terpilih. Nah, untuk itu yang dicalonkan mestinya orang orang terkenal. Maka dipilihlah artis, bintang pilem, penyanyi ndangdut dsb untuk mendulang suara. Parpol parpol itu mesti lebih memilih menjagokan penyanyi ndangdut yang terkenal dari pada menjagokan pakar pemerintahan daerah tapi tidak dikenal.
Syahwat politik, asal jagoku menang, akhirnya mengenyampingkan kwalitas orang, dan akhirnya pembangunan disuatu daerah tidak berjalan sesuai arah pembangunan, namun sesuai selera parpol yang menjagokan. Dan yang lebih parah lagi, bila dalam jago menjago tadi ada biaya politik, maka banyak kegiatan didaerah yang arahnya adalah mengembalikan biaya politik.
Birokrat yang avonturir
Para birokratpun, baca PNS didaerah, sudah ikut tercemar dan ikut permainan politik para elit politik parpol didaerah. Aturan menyebutkan, bahwa PNS dilarang menjadi tim sukses dari calon kepala daerah. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa mesin penggerak dari tim sukses calon kepala daerah itu adalah para PNS, pejabat daerah yang mengharapkan sesuatu dari tokoh yang didukungnya.
Nantinya apabila calon kepala daerah yang didukung terpilih menjadi kepala daerah, maka PNS yang menjadi tim sukses tsb akan berlomba lomba menagih janji untuk diangkat dalam jabatan tertentu. Apabila inbi terjadi, maka akan rusaklah Daftar Urut Kepangkatan, ketrampilan, kapasitas dan kompetensi pejabat. Yan g diangkat dalam jabatan adalah mereka yang pernah menjadi tim sukses, tidak peduli apa pangkatnya dan bagaimana kapasitasnya.
Jadinya klop sudah!. Kepala daerahnya adalah orang orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam kepemerintahan daerah, pejabatnya adlah para PNS avonturir yang mengejar jabatan dengan menjadi tim sukses.
Asesories
Akhirnya banyak kita jumpai pembangunan disuatu daerah yang katanya hanya bermaksud mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Kegiatan kepala daerah hanya bersifat tebar pesona, mencari simpati masyarakat untuk masa jabatan berikutnya. Dan para pejabatpun dalam menyusun kegiatan dinasnya hanya sesuai arahan kepala daerah yang sebenarnya tidak terarah.
Kita mungkin pernah mendengar, bahwa seorang kepala daerah, demi tebar pesona mencari simpati masyarakatnya, setiap turun kedesa selalu menyebar bantuan. Jika ada warga yang kesusahan, dengan segera menebar amplop, dsb. Bahkan ada kepala daerah yang lebih mementingkan agar ada warganya yang masuk nominasi indonesia idol, seleksi ndangdut dsb. Bila ada warganya yang sampai masuk final, maka sang kepala daerah mengajak pejabat lainnya untuk menjadi suporter, berangkat ke jakarta, studio dimana sang idol bertanding.
Demikian, banyak kegiatan kepala daerah yang sebenarnya malah tidak mengarah kepada bagaimana membangun basic ekonomi, pertanian dsb, tapi malah yang bersifat asesories, gak mutu, tapi yang begini begini ini malah yang didukung oleh banyak warga, pejabat dsb.
Kembali pada fungsi Kepala Daerah
Percayalah padaku, bahwa para artis, bintang filem, penyanyi ndangdut dsb sebenarnya gak mudeng urusan kepemerintahan daerah. mereka sebenarnya juga korban. Korban nafsu syahwat para elit/ politikus lokal yang ingin partainya menang. Maka ya jangan disalahkan kalau yang dikerjakan jauh dari fungsi pemerintah daerah.
Seorang pejabat senior di daerah pernah mengeluh akan tingkah laku bupatinya. Sehari hari hanya sibuk menerima tamu yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan daerah, kegiatan sang bupati juga jauh dari tugas tugas pemerintahan...."Wah, ngurus negara/ ngurus daerah kok kayak ngurus mainannya sendiri saja..."
Bahakan seorang teman yang mantan pejabat eselon 2 di daerah, nekad mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia berucap bahwa dia mau mencalonkan diri itu untuk menunjukkan dan memberi contoh,..."ini lho yang mestinya dilakukan oleh seorang kepala daerah....."
Akhirnya mari kita renungkan Hadist Rasulullah saw, " Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya..."
Kini, ternyata yang menjadi gubernur, bupati/ walikota lebioh banyak bukan berasal dari yang saya sebut diatas tadi. Ada bupati dengan latar belakang guru SD, maaf bukan bermaksud melecehkan, ada yang berlatar belakang bekas mandor cleaning service, pedagang pasar dan yang ngetren akhir akhir ini adalah para artis, penyanyi ndangdut juga ikut ikutan meramaikan bursa kepala daerah. Lha kalau daerah dipimpin oleh orang seperti itu, apa bisa membawa kemajuan, dan apa sebenarnya yang mereka cari ?
Syahwat politik
Ya, sebenarnya trend orang orang terkenal, artis, penyanyi dicalonkan menjadi kepala daerah itu adalah demi meuaskan syahwat politik parpol saja. Partai akan merasa puas kalau jago yang dicalonkan terpilih menjadi kepala daerah, entah itu gubernur/wakilnya, bupati/ walikota atau wakilnya, yang penting calon yang dijagokan terpilih. Nah, untuk itu yang dicalonkan mestinya orang orang terkenal. Maka dipilihlah artis, bintang pilem, penyanyi ndangdut dsb untuk mendulang suara. Parpol parpol itu mesti lebih memilih menjagokan penyanyi ndangdut yang terkenal dari pada menjagokan pakar pemerintahan daerah tapi tidak dikenal.
Syahwat politik, asal jagoku menang, akhirnya mengenyampingkan kwalitas orang, dan akhirnya pembangunan disuatu daerah tidak berjalan sesuai arah pembangunan, namun sesuai selera parpol yang menjagokan. Dan yang lebih parah lagi, bila dalam jago menjago tadi ada biaya politik, maka banyak kegiatan didaerah yang arahnya adalah mengembalikan biaya politik.
Birokrat yang avonturir
Para birokratpun, baca PNS didaerah, sudah ikut tercemar dan ikut permainan politik para elit politik parpol didaerah. Aturan menyebutkan, bahwa PNS dilarang menjadi tim sukses dari calon kepala daerah. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa mesin penggerak dari tim sukses calon kepala daerah itu adalah para PNS, pejabat daerah yang mengharapkan sesuatu dari tokoh yang didukungnya.
Nantinya apabila calon kepala daerah yang didukung terpilih menjadi kepala daerah, maka PNS yang menjadi tim sukses tsb akan berlomba lomba menagih janji untuk diangkat dalam jabatan tertentu. Apabila inbi terjadi, maka akan rusaklah Daftar Urut Kepangkatan, ketrampilan, kapasitas dan kompetensi pejabat. Yan g diangkat dalam jabatan adalah mereka yang pernah menjadi tim sukses, tidak peduli apa pangkatnya dan bagaimana kapasitasnya.
Jadinya klop sudah!. Kepala daerahnya adalah orang orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam kepemerintahan daerah, pejabatnya adlah para PNS avonturir yang mengejar jabatan dengan menjadi tim sukses.
Asesories
Akhirnya banyak kita jumpai pembangunan disuatu daerah yang katanya hanya bermaksud mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Kegiatan kepala daerah hanya bersifat tebar pesona, mencari simpati masyarakat untuk masa jabatan berikutnya. Dan para pejabatpun dalam menyusun kegiatan dinasnya hanya sesuai arahan kepala daerah yang sebenarnya tidak terarah.
Kita mungkin pernah mendengar, bahwa seorang kepala daerah, demi tebar pesona mencari simpati masyarakatnya, setiap turun kedesa selalu menyebar bantuan. Jika ada warga yang kesusahan, dengan segera menebar amplop, dsb. Bahkan ada kepala daerah yang lebih mementingkan agar ada warganya yang masuk nominasi indonesia idol, seleksi ndangdut dsb. Bila ada warganya yang sampai masuk final, maka sang kepala daerah mengajak pejabat lainnya untuk menjadi suporter, berangkat ke jakarta, studio dimana sang idol bertanding.
Demikian, banyak kegiatan kepala daerah yang sebenarnya malah tidak mengarah kepada bagaimana membangun basic ekonomi, pertanian dsb, tapi malah yang bersifat asesories, gak mutu, tapi yang begini begini ini malah yang didukung oleh banyak warga, pejabat dsb.
Kembali pada fungsi Kepala Daerah
Percayalah padaku, bahwa para artis, bintang filem, penyanyi ndangdut dsb sebenarnya gak mudeng urusan kepemerintahan daerah. mereka sebenarnya juga korban. Korban nafsu syahwat para elit/ politikus lokal yang ingin partainya menang. Maka ya jangan disalahkan kalau yang dikerjakan jauh dari fungsi pemerintah daerah.
Seorang pejabat senior di daerah pernah mengeluh akan tingkah laku bupatinya. Sehari hari hanya sibuk menerima tamu yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan daerah, kegiatan sang bupati juga jauh dari tugas tugas pemerintahan...."Wah, ngurus negara/ ngurus daerah kok kayak ngurus mainannya sendiri saja..."
Bahakan seorang teman yang mantan pejabat eselon 2 di daerah, nekad mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia berucap bahwa dia mau mencalonkan diri itu untuk menunjukkan dan memberi contoh,..."ini lho yang mestinya dilakukan oleh seorang kepala daerah....."
Akhirnya mari kita renungkan Hadist Rasulullah saw, " Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya..."
0 komentar:
Posting Komentar